SAMARINDA – Momentum penguatan nilai-nilai demokrasi kembali digaungkan oleh H. Subandi di tengah masyarakat Samarinda Ilir pada Jumat (23/1/2026). Melalui kegiatan bertajuk “Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Demokratis”, ia mengajak warga untuk tidak lagi menjadi penonton dalam setiap pengambilan kebijakan publik di daerah.
Dalam pembukaannya, H. Subandi menyoroti bahwa kualitas demokrasi di sebuah daerah sangat bergantung pada seberapa besar ruang yang diberikan bagi masyarakat untuk ikut bicara. Ia memandang bahwa partisipasi publik bukan hanya sebuah kewajiban administratif, melainkan ruh dari tata kelola pemerintahan yang sehat.
Antusiasme warga terlihat jelas dari penuhnya ruang pertemuan sejak acara dimulai. Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh pemuda hingga perwakilan kelompok perempuan, hadir dengan membawa semangat untuk memahami lebih dalam hak-hak mereka sebagai warga negara dalam sistem demokrasi.
H. Subandi menegaskan bahwa pemerintahan yang demokratis harus mampu menciptakan sistem yang inklusif. Hal ini berarti setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus mencerminkan kebutuhan nyata dan aspirasi yang berkembang di akar rumput, khususnya di wilayah perkotaan seperti Samarinda.
“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada sekat antara rakyat dan pemerintah. Setiap kebijakan harus bisa diuji publik, dan masyarakat punya hak untuk mengetahui bagaimana anggaran serta program dijalankan,” tegas H. Subandi di hadapan para peserta yang menyimak dengan saksama.
Diskusi menjadi semakin menarik ketika masuk ke sesi berbagi pengalaman. Beberapa warga mengungkapkan kendala dalam mengakses informasi publik, yang langsung ditanggapi oleh H. Subandi sebagai catatan penting untuk dievaluasi dalam rapat-rapat kerja di dewan nantinya.
Selain soal pengawasan, kegiatan ini juga mengedukasi warga mengenai pentingnya menjaga kerukunan di tengah perbedaan pendapat. H. Subandi mengingatkan bahwa demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan untuk membangun daerah, bukan pemicu perpecahan.
Kehadiran sosok H. Subandi di tengah warga Samarinda Ilir ini juga dimanfaatkan sebagai sarana “belanja masalah”. Ia menyerap langsung berbagai keluhan mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik, yang menurutnya merupakan bagian tak terpisahkan dari dialog demokrasi yang jujur.
Seorang warga yang hadir mengungkapkan rasa senangnya atas kehadiran wakil rakyat yang mau turun langsung memberikan edukasi politik. Menurutnya, penjelasan yang diberikan sangat mencerahkan karena menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.
Menutup rangkaian acara, H. Subandi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi aktif warga. Ia berjanji bahwa hasil dari kegiatan ini akan menjadi bahan laporan resmi untuk terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur yang lebih terbuka, responsif, dan demokratis.
